SUARBERITA.COM - Produksi sampah di Jakarta yang mencapai lebih dari 9.000 ton per hari membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyiapkan solusi pengelolaan dalam skala besar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menyiapkan pembangunan dua hingga tiga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk mengurangi beban sampah Ibu Kota.
Persoalan sampah juga menjadi perhatian dalam pertemuan ke-46 Komite Eksekutif CityNet di Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026). Pramono menyebut penanganan sampah masih menjadi salah satu pekerjaan besar yang harus dituntaskan Pemprov DKI Jakarta.
"Tadi juga disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa salah satu hal yang menjadi PR buat Jakarta yang mudah-mudahan di era ini segera bisa diselesaikan adalah persoalan sampah," kata Pramono.
Rencana tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah menghadapi persoalan sampah yang terus bertambah. Namun, pembangunan fasilitas pengolahan bukan satu-satunya pekerjaan yang harus diselesaikan. Persoalan sampah Jakarta juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, pengelolaan tempat penampungan, hingga pengawasan terhadap pihak yang bertanggung jawab mengangkut dan membuang sampah.
Sebelumnya, Jakarta sempat menghadapi persoalan penumpukan sampah liar yang berujung kebakaran di sejumlah lokasi. Salah satunya terjadi di kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati, pada awal Agustus 2026. Pemprov DKI menyebut lokasi tersebut bukan tempat pembuangan resmi, melainkan lahan yang digunakan untuk menumpuk sampah secara ilegal.
Kasus serupa juga ditemukan di kawasan Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Pemerintah menemukan timbunan sampah seluas sekitar 5,8 hektare yang mayoritas berasal dari sektor hotel, restoran, dan kafe. Sampah tersebut diangkut oleh penyedia jasa swasta, tetapi kemudian dibuang di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pengelolaan sampah.
Dua kasus tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Pengawasan terhadap jasa pengangkutan, pengelolaan sampah komersial, serta penegakan aturan juga menjadi bagian penting yang harus dibenahi.
Di sisi lain, persoalan sampah Jakarta turut berdampak pada wilayah sekitarnya. Selama bertahun-tahun, TPST Bantargebang di Kota Bekasi menjadi tempat utama penampungan sampah dari Ibu Kota. Timbunan sampah di kawasan tersebut bahkan menjadi perhatian karena menghasilkan emisi gas metana.
Data pemantauan Carbon Mapper yang dikutip UCLA Law mencatat emisi metana dari Bantargebang mencapai sekitar 6,3 ton per jam pada 2025. Angka itu menempatkan lokasi tersebut sebagai salah satu tempat pembuangan sampah dengan emisi metana terbesar di dunia.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar urusan kebersihan kota. Sampah organik yang menumpuk dan membusuk di tempat pemrosesan akhir dapat menghasilkan metana, salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global.
Karena itu, pembangunan PLTSa perlu berjalan bersama pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Pemprov DKI sebelumnya melaporkan gerakan pemilahan sampah berhasil meningkatkan persentase rumah tangga yang memilah sampah dari 5,31 persen menjadi 23,14 persen. Volume sampah yang dikirim ke Bantargebang juga diklaim berkurang sekitar 500 ton per hari.
Angka tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku dan pengolahan dari tingkat rumah tangga memiliki peran penting. Namun, konsistensi pelaksanaan, ketersediaan fasilitas, serta pengawasan terhadap pengangkutan sampah tetap menjadi tantangan.
Pada akhirnya, PLTSa dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Pemerintah perlu memastikan sampah yang dihasilkan benar-benar berkurang, dipilah, dan diolah dengan tepat. Tanpa pembenahan dari hulu hingga hilir, penambahan fasilitas pengolahan berisiko hanya menjadi upaya mengejar volume sampah yang terus bertambah.