SUARBERITA.COM - Pemerintah memberi sinyal kuat bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan menjadi lokasi pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kawasan tersebur belum memiliki aktivitas ekonomi yang cukup untuk menarik minat investor global.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (2/7). Menurutnya, pemerintah masih mematangkan lokasi pembangunan PFII dengan mempertimbangkan sejumlah alternatif yang dinilai lebih siap. Salah satu wilayah yang masuk dalam pembahasan adalah Bali.
“Mungkin enggak (di IKN), terlalu sepi disana,” ujar Purbaya,dikutip dari Liputan6.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak terpaku pada satu lokasi saja. Sejumlah kawasan masih dikaji dengan mempertimbangkan faktor kenyamanan dan daya tarik bagi investor internasional. “Yang jelas kita akan cari tempat yang paling comfortable untuk internasional investor,” tambahnya.
Meski demikian, Purbaya belum memastikan apakah Pulau Jawa juga akan menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan. Seluruh opsi masih dibahas sebelum pemerintah mengambil keputusan final.
Pusat Finansial Internasional Indonesia sendiri merupakan salah satu program strategis yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional sekaligus menarik arus investasi global. Untuk mendukung pembentukannya, pemerintah bersama DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII sebagai dasar hukum pengoperasian kawasan tersebut.
Keputusan untuk tidak menjadikan IKN sebagai kandidat utama menunjukkan bahwa pemerintah saat ini lebih mengutamakan kesiapan ekosistem ekonomi dibanding sekadar pembangunan infrastruktur. Lokasi yang dipilih nantinya diharapkan telah memiliki konektivitas, aktivitas bisnis, serta lingkungan yang mampu mendukung opersional lembaga keuangan berskala internasional.
Apabila regulasi dapat diselesaikan sesuai target, pemerintah berharap PFII dapat menjadi magnet baru bagi investasi asing dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan di kawasan Asia.