SUARBERITA.COM - Penghargaan Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu upaya mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Melalui penghargaan ini, daerah didorong menciptakan terobosan dalam tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik.
Saat ini, proses penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026 tengah memasuki tahapan presentasi kepala daerah di hadapan tim penilai. Kegiatan yang berlangsung pada 3–5 November 2026 tersebut menjadi bagian dari rangkaian penilaian terhadap inovasi yang diajukan pemerintah daerah. Setelah tahapan presentasi, proses akan dilanjutkan dengan validasi lapangan dan sidang tim penilai pada November 2026.
Puncak penyelenggaraan IGA 2026 dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2026 melalui pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah terpilih. Dengan demikian, hasil akhir penilaian sekaligus menjadi momentum untuk melihat sejauh mana inovasi yang diajukan daerah mampu menunjukkan manfaat dan dampak bagi masyarakat.
Namun, di balik banyaknya inovasi yang dilaporkan setiap tahun, muncul pertanyaan yang layak diperhatikan: apakah seluruh inovasi tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat, atau justru berpotensi menjadi cara pemerintah daerah membangun citra sebagai daerah yang inovatif?
Pada penyelenggaraan IGA 2025, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri mencatat sebanyak 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Jumlah tersebut meningkat 15,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi angka tertinggi sejak IGA pertama kali diselenggarakan pada 2007.
Angka tersebut tentu menunjukkan tingginya partisipasi pemerintah daerah. Akan tetapi, banyaknya inovasi yang tercatat belum otomatis menggambarkan seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat.
Sebab, sebuah program dapat terlihat inovatif dari sisi konsep, memiliki aplikasi digital, regulasi pendukung, hingga dokumentasi pelaksanaan. Namun, ukuran keberhasilannya semestinya tidak berhenti pada kelengkapan tersebut. Masyarakat perlu merasakan manfaat yang nyata, mulai dari pelayanan yang lebih cepat, prosedur yang lebih sederhana, hingga berkurangnya biaya dan kesulitan dalam mengakses layanan pemerintah.
Sebenarnya, pedoman penilaian IGA telah memasukkan aspek kemanfaatan inovasi. Penilaiannya mencakup jumlah penerima manfaat, jangkauan layanan, penghematan belanja, serta peningkatan pendapatan. Aspek monitoring dan evaluasi juga memuat pengukuran kepuasan pengguna melalui survei maupun evaluasi eksternal.
Meski demikian, keberadaan indikator tersebut tetap menyisakan pertanyaan mengenai penerapannya. Seberapa jauh data yang disampaikan pemerintah daerah mencerminkan kondisi sebenarnya? Apakah inovasi masih digunakan setelah penilaian selesai? Dan apakah masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan perubahan, bukan sekadar objek dalam laporan keberhasilan pemerintah?
Di sinilah penghargaan seperti IGA perlu ditempatkan secara proporsional. Kompetisi antardaerah dapat menjadi pemicu lahirnya terobosan baru. Namun, jika perhatian terlalu besar diarahkan pada pencapaian indeks dan penghargaan, ada risiko inovasi lebih dipandang sebagai target administratif daripada instrumen untuk menyelesaikan persoalan publik.
Pada akhirnya, keberhasilan inovasi pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari jumlah program yang dibuat atau penghargaan yang diterima. Ukuran paling penting adalah perubahan yang dirasakan masyarakat. Sebab, inovasi yang baik bukan hanya terlihat hebat dalam laporan pemerintah, tetapi benar-benar mempermudah kehidupan warga.