SUARBERITA.COM - Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan mitra strategis, salah satunya lewat percepatan implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Langkah ini dinilai penting untuk membuka akses pasar yang lebih luas, menarik investasi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Saat ini, IEU-CEPA memasuki tahapan penting setelah Komisi Eropa mengajukan usulan penandatanganan dan pengesahan perjanjian tersebut, beserta Investment Protection Agreement (IPA), kepada Dewan Uni Eropa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut momentum ini sebagai peluang besar bagi Indonesia dan Uni Eropa untuk membangun hubungan dagang yang lebih sehat dan saling menguntungkan.
“Saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk mengembangkan hubungan perdagangan yang bebas, adil, dan positif bagi kedua belah pihak,” kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis dilansir dari detik (2/7/2026).
Bagi Indonesia, perjanjian ini diharapkan dapat memperluas pasar ekspor nasional ke Eropa, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta menarik investasi berkualitas di sektor-sektor strategis. Airlangga menjelaskan, melalui IEU-CEPA dan IPA, Uni Eropa akan menghapus bea masuk terhadap 98,5 persen pos tarif, menyederhanakan prosedur ekspor ke Indonesia, serta membuka peluang investasi di bidang kendaraan listrik, elektronik, dan farmasi. Perlindungan hak kekayaan intelektual hingga penguatan rantai pasok bahan baku kritis juga masuk dalam cakupan kerja sama ini.
Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa dan posisi sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia dinilai punya peran penting dalam kemitraan ekonomi dengan Eropa. Pemerintah pun menargetkan proses ratifikasi bisa dirampungkan pada semester II 2026, agar implementasinya dapat dimulai pada awal 2027.
“Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027,” ujar Airlangga.
Jika berjalan sesuai target, perjanjian ini diharapkan tak hanya mengangkat ekspor dan investasi, tetapi juga menjadi dorongan baru bagi produktivitas industri nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.