SUARBERITA.COM - Aksi unjuk rasa yang digelar oleh elemen mahasiswa dari berbagai universitas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, memicu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menyikapi situasi tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan tanggapan resmi agar jalannya aksi tetap koridor damai dan tertib.

Melansir laporan dari Kompas.com (12/6/2026), Pramono Anung menegaskan bahwa “Yang paling penting jangan kemudian fasilitas publik di rusak, atau di cederai. Karena bagaimanapun, kalau fasilitas publik itu di rusak, yang rugi yaa publik sendiri.” Pemerintah sama sekali tidak melarang mahasiswa untuk menyuarakan pendapat ataupun aspirasi mereka di muka umum. Kendati demikian, ia memberikan catatan tebal mengenai pentingnya perlindungan terhadap sarana dan prasarana kota. Berbicara di Balai Kota Jakarta pada Jumat, Pramono secara khusus mengingatkan agar massa tidak merusak, mengganggu, maupun mencederai infrastruktur publik yang ada. Penekanan ini dirasa krusial mengingat biaya pembangunan fasilitas kota berasal dari uang rakyat. Jika terjadi tindakan vandalisme atau perusakan, pada akhirnya masyarakat sendirilah yang menanggung kerugian akibat hilangnya fungsi pelayanan publik tersebut.

Menyampaikan pendapat adalah hak yang dilindungi, namun menjaga fasilitas bersama merupakan tanggung jawab moral. Keutuhan fasilitas umum mencerminkan kematangan mahasiswa dalam berdemokrasi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.