Jakarta – INSIDEN longsor sampah di Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, harus menjadi
bahan evaluasi Pemerintah DKI Jakarta. Peristiwa tersebut menyebabkan Tujuh orang
kehilangan nyawa.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI
Jakarta, M. Fuadi Luthfi, meminta Gubernur Pramono Anung untuk memaksimalkan
Refuse Derived Fuel atau RDF Rorotan, dalam pengolahan sampah. Menurutnya,
pemerintah daerah belum maksimal dalam memanfaatkannya.
Bahkan kalau Gubernur menargetkan seribu ton perhari untuk
diolah RDF Plant Rorotan, menurutnya ini sama saja sebagai pengakuan belum
maksimalnya pemerintah mengelola proyek Rp 1,28 triliun tersebut. Sebab,
jelasnya, sejak awal fasilitas tersebut dirancang mengolah 2.500 ton sampah
perhari, dan kini baru berjalan 40 persen dari kapasitasnya. kata Fuadi, Senin
9 Maret 2026.
Menurut Fuadi, tiga lapis kegagalan yang saling terkait
dalam pengelolaan RDF Rorotan ini. Pertama, kegagalan perencanaan teknis. Jelas
dia, teknologi RDF dibangun untuk mengolah sampah yang sudah terpilah dan
relatif kering. Sedangkan sampah Jakarta yang datag ke sana masih basah dan
bercampur. Maka mesin bekerja dua kali, memilah dan mengolah sehingga hasilnya
tidak optimal.
untuk Jakarta Menurutnya, ini menjadi konsekuensi dari
keputusan membangun teknologi hilir tanpa menyiapkan sistem pemilahan di hulu.
Kedua, kegagalan pengawasan kontrak. Dalam hal ini, dia
menyoroti terkait sanksi kontraktual yang tidak pernah disampaikan ke publik.
Walau diduga ada pelanggaran terhadap SOP.
Ketiga, kegagalan komunikasi kepada warga. Dia melihat,
tidak ada informasi yang jujur dan proaktif sejak awal untuk langkah preventif
ke rakyat sekitar Rorotan Jakarta Utara, yang terdampak.

