SUARBERITA.COM - Komisi XI DPR RI memastikan akan segera menjalankan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang diajukan Presiden. Proses tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan sosok Gubernur BI yang baru harus memiliki kapasitas menjaga independensi bank sentral sesuai amanat Undang-Undang Bank Indonesia. Menurutnya, kepemimpinan baru juga dituntut mampu menjaga kredibilitas kebijakan moneter di tengah dinamika ekonomi global.
"Ke depan, harapan kami kepada Gubernur Bank Indonesia yang baru adalah mampu menjaga independensi Bank Indonesia sesuai amanat undang-undang, memperkuat kredibilitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan inflasi, serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan," kata Fauzi dikutip dari Mediaindonesia, Senin (28/7/2026).
Fauzi menyampaikan Komisi XI menghormati keputusan Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai hak pribadi. Dia juga mengapresiasi langkah Presiden yang akan memproses pergantian Gubernur BI sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia sehingga transisi kepemimpinan dapat berjalan secara konstitusional.
Selain menyoroti proses pergantian, Fauzi memberikan penghargaan atas kinerja Perry Warjiyo selama memimpin Bank Indonesia. Menurutnya, Perry telah berkontribusi menjaga stabilitas moneter, memperkuat sistem pembayaran nasional, serta mendukung ketahanan sistem keuangan Indonesia menghadapi berbagai tantangan global.
"Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Perry Warjiyo atas pengabdian dan kontribusinya selama memimpin Bank Indonesia," katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPR akan menilai rekam jejak, kompetensi, integritas, serta visi calon Gubernur BI melalui mekanisme fit and proper test. Fauzi menegaskan proses tersebut akan berlangsung secara objektif, profesional, dan transparan agar Indonesia memperoleh pemimpin bank sentral yang mampu menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.