SUARBERITA.COM - Menjaga lampu tetap menyala di seluruh Indonesia bukan hanya soal membangun pembangkit listrik, tetapi juga memastikan pasokan bahan bakarnya tersedia. Menyadari masih adanya kendala dalam pemenuhan batu bara untuk pembangkit listrik, pemerintah kini membentuk tim khusus guna mempercepat pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero).
Langkah tersebut diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai upaya memastikan kebutuhan batu bara pembangkit listrik nasional tetap terpenuhi, terutama batu bara berkalori sedang yang saat ini semakin sulit diperoleh di pasar.
"Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP," kata Bahlil, dikutip dari Antara, Rabu (17/6/2026).
Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN setiap tahun mencapai sekitar 154 juta metrik ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan tambang dengan total alokasi sekitar 190 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 150 hingga 160 juta ton telah mendapat konfirmasi pasokan, sementara 134 juta ton sudah masuk tahap kontrak.
Meski sebagian besar kebutuhan telah diamankan, pemerintah mengakui masih ada tantangan dalam memenuhi pasokan batu bara berkalori sedang yang menjadi spesifikasi utama sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Menurut Bahlil, salah satu penyebabnya adalah perbedaan harga antara skema Domestic Market Obligation (DMO) dengan harga batu bara di pasar internasional. Berdasarkan kebijakan DMO, perusahaan tambang wajib menjual batu bara kepada PLN dengan harga US$70 per ton, sedangkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 telah mencapai US$121,83 per ton. Kondisi tersebut membuat sebagian produsen lebih memilih menjual batu bara ke pasar dengan harga yang lebih tinggi, sehingga pasokan batu bara kalori sedang untuk kebutuhan dalam negeri menjadi semakin terbatas.
"Ini agar tidak ada dusta di antara kita. Sudah capek ngomong sana lain, ngomong sini lain, tulis lain, baca lain, bikin lain. Yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara," ujar Bahlil.
Ia menambahkan, pembentukan tim yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Tim tersebut diharapkan mampu mempercepat koordinasi, meningkatkan transparansi, sekaligus memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tetap aman sehingga pelayanan listrik kepada masyarakat tidak terganggu.