SUARBERITA.COM - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sebelas duta besar negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam (6/11/2026), tidak hanya dapat dibaca sebagai agenda diplomatik rutin. Di tengah dinamika ekonomi dan tekanan pasar keuangan, pertemuan tersebut juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan mitra internasional, terutama dalam menarik investasi dan memperluas perdagangan.
Prabowo menyampaikan keterbukaan Indonesia untuk memperkuat persahabatan, membangun kemitraan, serta mengembangkan peluang kerja sama yang saling menguntungkan. Pernyataan ini memiliki arti penting ketika Indonesia masih membutuhkan aliran investasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
Tantangan tersebut terlihat dari pergerakan pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 16,70 persen sepanjang Oktober 2026 dan ditutup di level 5.057,05. Pada periode yang sama, investor asing mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp16,88 triliun di pasar saham domestik.
Tekanan juga terlihat pada nilai tukar rupiah. Berdasarkan laporan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), rupiah pada 2 November 2026 berada di level Rp18.145 per dolar AS. Kondisi ini dipengaruhi ketidakpastian global, kebijakan moneter Amerika Serikat, serta sentimen investor terhadap aset negara berkembang.
Meski demikian, kondisi ekonomi nasional tidak sepenuhnya menunjukkan pelemahan. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada kuartal III 2026, meningkat dari 5,29 persen pada kuartal sebelumnya. Realisasi investasi pada periode yang sama juga mencapai Rp528,7 triliun dengan penyerapan 745.634 tenaga kerja.
Artinya, pekerjaan pemerintah bukan hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memastikan optimisme ekonomi tersebut diterjemahkan menjadi kepercayaan investor yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Salah satu peluangnya terlihat dari hubungan Indonesia dengan Uni Eropa. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Hervé Delphini, menyinggung rencana penandatanganan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian ini diharapkan membuka ruang lebih luas bagi perdagangan dan hubungan bisnis kedua pihak.
Namun, diplomasi tidak cukup berhenti pada pernyataan persahabatan dan komitmen kerja sama. Investor membutuhkan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, kemudahan perizinan, serta iklim usaha yang kompetitif.
Karena itu, penerimaan sebelas duta besar tersebut dapat menjadi salah satu pintu bagi penguatan diplomasi ekonomi Indonesia. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah mengubah hubungan baik dengan negara mitra menjadi investasi produktif, perluasan pasar ekspor, dan lapangan kerja.
Pada akhirnya, kekuatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak negara yang ingin bekerja sama dengan Indonesia, tetapi juga seberapa besar kepercayaan mereka untuk menanamkan modal dan menjalankan usaha dalam jangka panjang.