SUARBERITA.COM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara mengenai kabar yang menyeret namanya sebagai calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia justru melihat kemunculan isu tersebut bukan sebagai perkembangan politik biasa, melainkan upaya mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain yang sedang menjadi sorotan nasional.
Melalui akun media sosial pribadinya pada Kamis (5/11/2026). Dasco menyinggung adanya pergeseran perhatian publik dari kasus dugaan penyadapan illegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menuju spekulasi mengenai pencalonan dirinya sebagai wakil presiden.
“Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan illegal, menjadi Dasco akan jadi cawapres,” tulis Dasco.
Pernyataan tersebut memperlihatkan keberatan Dasco terhadap narasi politik yang menghubungkan dirinya dengan kemungkinan pergantian posisi wakil presiden. Namun, pernyataan itu sekaligus membuka pertanyaan mengenai bagaimana sebuah spekulasi politik dapat berkembang menjadi pembicaraan besar ketika perhatian masyarakat sedang tertuju pada persoalan lain.
Nama Dasco mulai masuk dalam perbincangan setelah beredar narasi mengenai kemungkinan Gibran mengalami pemakzulan dan digantikan oleh figure lain. Dalam spekulasi yang beredar, Dasco disebut-sebut sebagai salah satu sosok yang berpeluang mengisi posisi tersebut.
Meski demikian, hingga kini kemunculan nama Dasco dalam perbincangan publik tidak dapat diartikan sebagai adanya keputusan politik untuk mengganti wakil presiden. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa proses pergantian jabatan tersebut sudah berjalan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.
Di sisi lain, persoalan yang disinggung Dasco memiliki dimensi lebih serius. Dugaan penyadapan illegal terhadap Presiden Prabowo menjadi perhatian pemerintah setelah muncul perkembangan penanganan perkara yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian.
Sekretariat Kabinet pada 4 November 2026 menyampaikan bahwa Presiden Prabowo prihatin terhadap dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses illegal terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya. Pemerintah juga menyatakan proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut hubungan antarlembaga, tetapi juga menyentuh persoalan keamanan informasi dan perlindungan komunikasi pejabat negara.
Di sinilah menariknya pernyataan Dasco. Ketika sebuah isu politik baru muncul di tengah persoalan yang belum selesai, publik perlu melihat apakah informasi tersebut memiliki dasar yang dapat diperiksa atau hanya berkembang sebagai spekulasi.