SUARBERITA.COM - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono merespons Asosiasi Mitra Strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengancam akan melakukan aksi mogok massal berupa penyegelan atau 'gembok' dapur MBG di seluruh Indonesia.
Gejolak pelaksanaan program strategis nasional mulai mencuat setelah sejumlah pengusaha penyedia logistik makanan menyatakan sikap protes keras terhadap skema tata kelola anggaran yang dinilai memberatkan operasional hilir operasional.
Ketegangan operasional ini mencuat ke publik setelah perwakilan kemitraan dapur produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara kolektif melayangkan ancaman penghentian distribusi logistik berskala besar. Langkah darurat ini dipicu oleh keterlambatan pencairan dana operasional serta ketidakpastian margin harga bahan baku yang terus melonjak tinggi di pasar domestik.
"Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional," kata Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng.
Menanggapi situasi kritis tersebut, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengeluarkan pernyataan resmi guna meredam kepanikan publik serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Wakil Kepala BGN Trenggono menegaskan, "Tolong mungkin para mitra juga bukannya kita tidak mau berkomunikasi, tidak. Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik," ujar Trenggono. Dikutip dari Kompas, Jum'at (17/7/2026).
Evaluasi menyeluruh kini tengah dilakukan oleh lintas kementerian untuk merevisi regulasi pembiayaan agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa jika aksi pemogokan benar-benar terjadi, jutaan penerima manfaat anak sekolah akan terdampak langsung secara masif.
Pemerintah berkomitmen penuh mencari jalan tengah guna memastikan kesinambungan rantai pasok pangan berjalan optimal tanpa merugikan pihak pelaku usaha mikro. Koordinasi intensif terus berjalan guna menyelaraskan standardisasi harga pangan nasional yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan utama program.
Ancaman mogok massal oleh mitra operasional menuntut respons cepat dan konkret dari Badan Gizi Nasional terkait penyesuaian anggaran. Permintaan tambahan waktu penyelesaian dari pemerintah diharapkan mampu melahirkan solusi regulasi yang adil, sehingga keberlanjutan program pemenuhan gizi nasional tetap terjaga tanpa mengorbankan hak ekosistem para penyedia logistik lokal.