SUARBERITA.COM - Aksi massa bertajuk Aksi Damai 611 Bela Santri dan Negara digelar di sekitar Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Aksi tersebut membawa sejumlah agenda yang berkaitan dengan polemik penanganan kasus di lingkungan pesantren, sekaligus perkembangan penanganan dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan video aksi yang beredar di media sosial Threads, terdapat tiga tuntutan utama yang disuarakan massa. Pertama, mendesak pencopotan Kapolda Jawa Tengah. Kedua, menyerukan agar marwah pesantren tetap dijaga.
Tuntutan ketiga berisi apresiasi terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden, termasuk langkah pencopotan Kapolres Sukoharjo.
Tiga agenda tersebut memperlihatkan bahwa aksi tidak hanya berfokus pada persoalan yang berkaitan dengan pesantren di Jawa Tengah. Massa juga menyampaikan dukungan terhadap langkah pimpinan Polri dalam menangani persoalan lain yang menjadi perhatian publik.
Desakan pencopotan Kapolda Jawa Tengah berkaitan dengan polemik penanganan kasus di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo. Persoalan tersebut memunculkan reaksi dari sejumlah pihak yang menilai penanganan aparat perlu mendapat perhatian, terutama terkait penghormatan terhadap lingkungan pesantren.
Di sisi lain, apresiasi terhadap Kapolri dalam kasus dugaan penyadapan Presiden menjadi agenda tersendiri. Isu tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya penyadapan terhadap komunikasi Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat.
Aksi di sekitar Mabes Polri itu juga berdampak pada arus lalu lintas. Sejumlah layanan Transjakarta melakukan penyesuaian rute akibat adanya massa dan pengaturan jalan di kawasan tersebut.
Lima rute yang terdampak terdiri dari tiga rute yang mengalami pemendekan layanan, yakni 6V Ragunan-Senayan Bank DKI, 4K Pulo Gadung-Kejaksaan Agung, dan P11 Bogor-Blok M. Sementara itu, rute 7B Kampung Rambutan-Blok M dan 1P Senen-Blok M mengalami pengalihan perjalanan.
Aksi Damai 611 ini mempertemukan dua isu yang sama-sama menyangkut institusi kepolisian: tuntutan evaluasi terhadap penanganan perkara di Sukoharjo dan dukungan terhadap langkah Kapolri dalam kasus dugaan penyadapan Presiden.

