SUARBERITA.COM - Pemerintah Provinsi Banten mengungkapkan sekitar 600 Koperasi Merah Putih (KMP) hingga kini belum memiliki bangunan fisik. Kondisi tersebut dipicu keterbatasan lahan, terutama di wilayah perkotaan yang harga tanahnya relatif tinggi.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Agus Mintono mengatakan persoalan itu paling banyak ditemui di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagian wilayah Cilegon.
"Sekitar ada 600 titik yang belum ada lahannya. Terutama di perkotaan; di Kota Tangerang, di Kota Tangsel, Cilegon ada sebagian yang belum. Terutama di Tangsel sama Tangerang," kata Agus, Rabu (15/7/2026), dikutip dari detik.com
Menurut Agus, pengadaan lahan menjadi tantangan karena sulit menemukan bidang tanah seluas sekitar 1.000 meter persegi dengan harga yang terjangkau. Pemerintah pusat disebut akan menyiapkan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Sulit mencari lahan yang luasnya 1.000 meter. Kedua, animo pun ada, harganya sudah tinggi. Jadi nanti dicarikan solusinya, tentunya seperti itu, oleh pusat," ujarnya.
Ia menilai pembangunan Koperasi Desa Merah Putih tidak harus berada di lokasi yang strategis. Pemanfaatan aset milik pemerintah desa maupun pemerintah daerah dinilai lebih efisien dibandingkan membeli lahan baru, mengingat keterbatasan anggaran desa.
Agus juga memastikan lokasi bangunan tidak akan memengaruhi aktivitas usaha koperasi. Sebab, pasar utama koperasi adalah masyarakat desa yang menjadi anggotanya.
Selain itu, ia menilai koperasi memiliki nilai tambah dibandingkan toko biasa. Anggota koperasi tetap berpeluang memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun.
"Kalau kita beli di toko lain dengan di Koperasi Desa Merah Putih, itu nanti di akhir tahun beda. Harganya mungkin mirip, begitu nanti di akhir tahun, yang anggota koperasi ini dia dapat SHU. Tapi kalau kita beli di toko lain, enggak dapat apa-apa," lanjutnya.

