SUARBERITA.COM - Kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih di Kabupaten Lebak, Banten. BPBD menyalurkan bantuan, tetapi keterbatasan armada membuat distribusi belum menjangkau seluruh warga terdampak di sejumlah wilayah hingga kini pada Agustus.
Musim kemarau panjang memicu kekeringan dan mempersempit akses air bersih di Kabupaten Lebak, Banten. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, sebanyak 42.056 jiwa atau 25.729 kepala keluarga terdampak. Mereka tersebar di 30 desa pada 11 kecamatan. Wilayah yang tercatat antara lain Sajira, Curugbitung, Wanasalam, Cilograng, Leuwidamar, Warunggunung, Cimarga, Rangkasbitung, Cirinten, Gunungkencana, dan Cihara.
Hingga Kamis, 6 Agustus 2026, BPBD telah menyalurkan 249.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Bantuan tersebut diberikan karena sumber air masyarakat berkurang akibat kemarau yang berlangsung panjang.
"Armada kami hanya dua. Jadi, yang kami prioritaskan adalah desa yang lebih dahulu memberikan rekomendasi atau usulan kebutuhan air," kata Suhada (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lebak. Dikutip dari Berita Satu, Minggu (9/8/2026).
Namun, ketersediaan air bersih masih terbatas dan penyaluran harus dilakukan secara bertahap. Kendala distribusi mencakup jumlah armada tangki yang terbatas serta jarak sumber air dari wilayah permukiman.
Dalam laporan terkait, pejabat BPBD menyatakan, Memang tidak balance antara permintaan dengan pengeluaran. Jadi permintaan yang masuk itu untuk melayani sekitar 7.000 KK, sedangkan kita baru bisa menyalurkan kepada sekitar 4.000 KK. Pernyataan itu menunjukkan adanya selisih antara kebutuhan warga dan kemampuan pelayanan.
Pemerintah daerah melalui BPBD terus menjadwalkan pengiriman air berdasarkan laporan serta tingkat kebutuhan desa terdampak. Penyaluran diprioritaskan bagi permukiman dengan sumber air sulit dan kebutuhan harian mendesak.
Kekeringan di Lebak telah memengaruhi puluhan ribu warga dan keluarga di berbagai desa. Distribusi 249.000 liter air membantu memenuhi kebutuhan sementara, tetapi belum sepenuhnya mengatasi krisis. Data BPBD menunjukkan layanan masih menghadapi keterbatasan armada dan jangkauan, sehingga penyaluran perlu dilakukan bertahap berdasarkan prioritas wilayah terdampak dan laporan pemerintah desa.