SUARBERITA.COM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia-Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Dalam pertemuan itu, organisasi yang menaungi sekitar 350 ribu guru TK di Indonesia menyampaikan sejumlah persoalan mendesak, mulai dari status kepegawaian hingga perlunya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Mayoritas guru TK yang berada di bawah naungan sekolah swasta masih berstatus honorer. Karena itu, IGTKI-PGRI meminta pemerintah membuka peluang lebih luas bagi guru TK untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekaligus memperluas program inpassing agar kesejahteraan guru lebih merata.
"Alhamdulillah, kami sudah diterima dengan baik oleh Wakil Ketua DPR, Bapak Dasco. Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang sudah mau menerima kami dengan baik," kata Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Eka Putri Handayani dikutip dari Antara, (30/7/2026).
Selain persoalan kesejahteraan, IGTKI-PGRI menyatakan dukungan terhadap program Wajib Belajar 13 Tahun dengan mendorong pendidikan TK B menjadi bagian dari implementasi kebijakan tersebut. Organisasi juga berharap DPR memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan anak usia dini sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Dewan Kehormatan IGTKI-PGRI Suhendri meminta DPR segera menuntaskan pembahasan RUU Sisdiknas. Menurutnya, regulasi tersebut penting untuk memperkuat sistem pendidikan nasional sekaligus mendukung pencapaian target Indonesia Emas 2045.
IGTKI-PGRI juga menyoroti masih terbatasnya peningkatan kompetensi guru, khususnya di daerah. Banyak guru TK yang belum berkualifikasi sarjana, sementara akses terhadap pendidikan lanjutan dan pelatihan profesional masih belum merata. Di samping itu, organisasi tersebut meminta pemerintah memperluas program akreditasi taman kanak-kanak hingga ke daerah terpencil agar kualitas layanan pendidikan anak usia dini semakin meningkat.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi DPR untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi guru TK melalui kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme, dan mutu pendidikan anak usia dini di Indonesia.