SUARBERITA.COM - Penyiapan 20.980 personel TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk memperkuat pengamanan wilayah DKI Jakarta memunculkan pertanyaan yang tidak boleh berhenti pada besarnya jumlah pasukan. Ketika ribuan prajurit disiapkan untuk menjaga ibu kota, masyarakat juga berhak mengetahui tujuan umum, dasar penugasan, dan batas waktu pelaksanaannya. Sebab, keamanan bukan hanya tentang seberapa besar kekuatan yang disiapkan, tetapi juga seberapa jelas negara menjelaskan penggunaannya.
Pada Selasa (3/11/2026), Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyan menyampaikan rencana penebalan pengamanan di wilayah DKI Jakarta berdasarkan instruksi melalui Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Penyiapan personel dibagi menjadi empat tahap dengan total 20.980 prajurit. Sebanyak 2.100 personel telah mulai digerakkan sejak 2 November, kemudian 5.740 personel dari luar Jakarta dijadwalkan bergerak pada 4 November. Sementara itu, 13.140 personel lainnya disiapkan dalam status siaga di markas masing-masing.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa pengerahan tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan tugas negara. “Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, selalu siap melaksanakan tugas berpedoman perundang-undangan yang berlaku,” kata Nas saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Namun, penjelasan mengenai kesiapsiagaan belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai kebutuhan spesifik pengerahan tersebut. Publik tidak harus mengetahui rute pergerakan, titik penempatan, atau strategi operasional militer. Akan tetapi, tujuan umum, dasar penugasan, durasi, mekanisme koordinasi, dan pengawasan tetap perlu dijelaskan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU TNI memang mencantumkan bantuan kepada Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu bentuk operasi militer selain perang. Namun, ketentuan tersebut tidak otomatis menjelaskan mandat spesifik dari penyiapan personel kali ini. Karena itu, kejelasan mengenai dasar dan bentuk pelaksanaan tugas tetap diperlukan.
Di sinilah transparansi menjadi penting. Tanpa penjelasan yang memadai, ruang informasi akan mudah dipenuhi dugaan. Bahkan, berbagai peristiwa yang terjadi bersamaan dapat dikaitkan tanpa bukti yang cukup. Komunikasi resmi seharusnya mampu menjawab pertanyaan publik berdasarkan fakta, bukan membiarkan spekulasi berkembang.
Pada akhirnya, kehadiran aparat seharusnya memberikan rasa aman, bukan menambah pertanyaan yang tidak terjawab. Negara tidak harus membuka seluruh rahasia operasionalnya, tetapi tidak boleh menganggap penjelasan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang tidak penting. Sebab, dalam negara hukum, kekuatan aparat harus berjalan seiring dengan kejelasan mandat dan pertanggungjawaban.