SUARBERITA.COM - Sebanyak 175 lulusan SMA dan MA Unggulan Bertaraf Internasional serta SMK Unggulan Pesantren Bina Insan Mulia (BIMA), Cirebon, Jawa Barat, resmi dilepas untuk melanjutkan pendidikan tinggi ke berbagai negara, mulai dari China, Tunisia, Rusia, hingga sejumlah negara di Timur Tengah. Pelepasan dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin menegaskan bahwa para santri yang akan menempuh pendidikan di luar negeri memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia harus dimanfaatkan dengan melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
"Santri harus memenuhi tiga syarat. Pertama, memiliki skill atau kemampuan. Kedua, memiliki integritas. Ketiga, taat asas terhadap ilmu pengetahuan," kata Cak Imin dikutip dari Antara, Senin (29/6/2026).
Dia juga mengingatkan para lulusan agar memanfaatkan kesempatan belajar di luar negeri untuk meningkatkan kualitas diri dan kembali memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia.
"Kalau sekarang kalian lulus, berarti pada 2030 kalian sudah mulai memegang kendali. Muhaimin Iskandar boleh gagal, tetapi lulusan BIMA pada 2030 tidak boleh gagal," tegasnya.
Sementara itu, Pengasuh Pesantren BIMA Imam Jazuli menjelaskan bahwa para santri memilih program studi yang disesuaikan dengan kebutuhan strategis bangsa. Selain China dan Tunisia, sejumlah lulusan juga akan menempuh pendidikan di Rusia dan berbagai negara Timur Tengah.
Menurut Imam Jazuli, pesantren tidak lagi hanya berperan mencetak lulusan yang saleh secara spiritual, tetapi juga harus melahirkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai disiplin keilmuan yang dibutuhkan Indonesia. Melalui pendidikan internasional, para santri diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa inovasi, memperkuat daya saing nasional, serta berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.