Peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, tidak hanyadiwarnai seremoni dan pidato tentang persatuan bangsa. Di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, mahasiswayang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite SADAR), termasuk Badan Eksekutif MahasiswaUniversitas Indonesia (BEM UI) dan berbagai elemenmasyarakat sipil, turun ke jalan menyampaikan kritik terhadaparah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Salah satu hal yang menarik perhatian publik adalah penggunaansalam tiga jari (three-finger salute) yang terinspirasi dari film The Hunger Games. Simbol tersebut menjadi ekspresisolidaritas, kebebasan, kesetaraan, dan perlawanan terhadapketimpangan sosial. Melalui media sosial, simbol itu menyebarluas dan menjadi percakapan publik. Jalanan dan ruang digital seolah menjadi dua panggung yang saling terhubung untukmenyampaikan kegelisahan generasi muda.
Aksi tersebut membawa lima tuntutan utama. Pertama, penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab. Kedua, evaluasi penggunaan APBN dan penghentian pemborosan anggaran untuk program yang dinilaiberorientasi politik, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Ketiga, penurunan biayapendidikan, pemerataan layanan dasar, dan penciptaan lapangankerja berkualitas. Keempat, penghentian penyalahgunaan hukumserta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kelima, pemulihan kebebasan sipil, penegakan HAM, dan penghentian militerisasi ruang publik.
Kelima tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa keresahanpemuda tidak berdiri pada satu persoalan. Ia menyentuhlingkungan, ekonomi, pendidikan, tata kelola pemerintahan, hingga perlindungan hak-hak demokratis. Pertanyaannya, bagaimana negara membaca suara tersebut? Dan bagaimanaenergi kritis generasi muda dapat berkembang menjadi kekuatanproduktif bagi pembangunan?
Membaca demonstrasi sebagai pesan demokrasi
Demonstrasi bukan semata-mata ekspresi ketidakpuasan, apalagiancaman terhadap stabilitas. Dalam kehidupan demokrasi, demonstrasi merupakan saluran partisipasi warga untukmengingatkan pemerintah terhadap persoalan yang belummendapatkan penyelesaian memadai.
Ketika mahasiswa mempersoalkan biaya pendidikan, yang dipertaruhkan bukan sekadar besaran uang kuliah, melainkankesempatan memperoleh masa depan. Ketika mereka mengkritikpenggunaan anggaran negara, sesungguhnya yang dipertanyakanadalah prioritas pembangunan dan keberpihakan kebijakan fiskalterhadap masyarakat.
Demikian pula tuntutan penegakan hukum dan kebebasan sipil. Keduanya merupakan fondasi demokrasi yang sehat. Tanpahukum yang berkeadilan dan kebebasan berpendapat, partisipasimasyarakat berisiko kehilangan makna.
Karena itu, respons pemerintah semestinya tidak berhenti pada pengamanan demonstrasi atau klarifikasi. Yang lebih pentingadalah kesediaan membuka dialog, memeriksa substansituntutan, dan menjelaskan langkah konkret yang akan ditempuh. Kritik tidak selalu harus disetujui, tetapi aspirasi yang menyangkut kepentingan publik harus memperoleh jawabanyang rasional dan transparan.
Media sosial sebagai ruang publik generasi baru
Demonstrasi hari ini tidak lagi selesai ketika massamembubarkan diri. Media sosial memperpanjang kehidupansebuah gerakan. Simbol, narasi, dokumentasi, dan tuntutan dapatterus diperbincangkan, dikritik, bahkan dikembangkan menjadigerakan yang lebih luas.
Di sinilah media sosial memiliki posisi strategis sebagai ruangpublik generasi baru. Platform digital memberikan kesempatankepada pemuda untuk menyampaikan pendapat, membangunsolidaritas, mengawasi kebijakan, dan mempertemukan berbagaigagasan.
Namun, tantangannya adalah memastikan percakapan digital tidak terjebak dalam disinformasi, provokasi, dan polarisasi. Algoritma media sosial sering kali lebih mengutamakan kontenyang memancing emosi daripada kedalaman substansi. Akibatnya, persoalan penting dapat tenggelam dalam perdebatanyang dangkal.
Generasi muda perlu melangkah lebih jauh dari sekadarmembuat suara menjadi viral. Kritik terhadap karhutla, misalnya, dapat dikembangkan menjadi gerakan pemantauanlingkungan berbasis komunitas. Persoalan pendidikan dapatdiangkat melalui kampanye keterjangkauan biaya kuliahberbasis data. Kritik terhadap program pemerintah dapatdiperkuat melalui kajian anggaran, diskusi kebijakan, dan pemantauan manfaat program bagi masyarakat.
Kecerdasan buatan (AI) juga membuka peluang baru. Pemuda dapat memanfaatkannya untuk mengolah data, melakukan risetawal, membuat infografik, mengembangkan aplikasi pengaduan, dan menyusun rekomendasi kebijakan. Media sosial dengandemikian dapat menjadi laboratorium gagasan untukmenghasilkan perubahan.
Menghubungkan aspirasi dengan pembangunan
Transformasi aspirasi menjadi solusi tidak boleh dibebankansepenuhnya kepada generasi muda. Negara tetap memilikitanggung jawab utama memperbaiki kebijakan, menyediakanpelayanan publik, dan menjamin hak warga negara.
Pemerintah perlu membangun mekanisme yang menghubungkansuara masyarakat di ruang digital dengan proses pengambilankeputusan. Kanal aspirasi digital, misalnya, harus dilengkapisistem verifikasi, pelacakan, dan tindak lanjut secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui apakah keluhan mereka sedangdiproses, telah diselesaikan, atau belum dapat direalisasikanbeserta alasannya.
Perguruan tinggi dapat menjadi penghubung antara kritik dan pengetahuan. Mahasiswa perlu memperoleh kesempatanmelakukan penelitian, menyusun rekomendasi, dan mengembangkan inovasi sosial. Dunia usaha dan komunitasmasyarakat dapat memberikan pendampingan, dukunganteknologi, serta pembiayaan bagi inisiatif yang memiliki dampaknyata.
Kolaborasi tersebut juga penting untuk memperluas kesempatanekonomi. Pemuda dapat mengembangkan usaha berbasis digital, membantu UMKM memasarkan produk, membangun komunitaskewirausahaan, dan menciptakan solusi teknologi bagi persoalanlokal. Dengan demikian, partisipasi pemuda tidak hanyamemperkuat demokrasi, tetapi juga menciptakan nilai ekonomidan lapangan kerja.
Dari jalanan menuju perubahan
Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa sejarahperubahan bangsa tidak pernah terlepas dari keberanian generasimuda menyampaikan gagasan. Pada 1928, pemuda menyatukanperbedaan dalam cita-cita kebangsaan. Kini, tantangannyaadalah memastikan persatuan tersebut diwujudkan melaluikeberanian mendengarkan perbedaan pendapat.
Mengalihkan aspirasi dari jalanan ke ruang digital bukan berartimeminta pemuda berhenti berdemonstrasi atau mengurangi dayakritisnya. Demonstrasi tetap merupakan hak demokratis yang harus dihormati. Media sosial justru dapat memperluasjangkauan kritik, memperkuat pengawasan publik, dan membuka ruang lahirnya alternatif solusi.
Pemerintah perlu memahami bahwa pemuda bukan sekadarobjek pembangunan atau kelompok yang dilibatkan dalamkegiatan seremonial. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak untuk mengawasi, mengkritik, dan ikutmenentukan arah masa depan bangsa.
Indonesia tidak kekurangan generasi muda yang berani bersuara. Yang perlu dibangun adalah jembatan antara suara dan kebijakan, antara keresahan dan inovasi, serta antara kritik dan perbaikan.
Sebab, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi tanpademonstrasi. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mendengarkan suara berbeda, menjawab kritik secaraterbuka, dan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahanuntuk memperbaiki arah pembangunan.
Dari jalanan ke ruang digital, suara pemuda seharusnya tidakberhenti sebagai gema protes. Ia harus menjadi pengingat bagikekuasaan, sumber gagasan bagi perubahan, dan energi bagipembangunan Indonesia yang lebih adil dan demokratis.